MBG tapi Prasmanan? Cara Baru Cegah Makanan Terbuang
SLEMAN- Skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan inovasi baru. Tidak lagi sekedar dibagikan dalam wadah omprengan atau kotak jadi, Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai menguji coba sistem penyajian prasmanan. Strategi ini digadang-gadang sebagai cara baru yang efektif untuk menekan sampah makanan (food waste) akibat porsi yang tidak habis dimakan oleh siswa.
Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), salah satu pilot project ini resmi menyasar SD Negeri Soprayan, Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman. Berlangsung dari tanggal 5 hingga 16 Oktober 2026, skema baru ini khusus diterapkan bagi 59 siswa dari kelas IV hingga kelas VI.
Menakar Porsi Sendiri, Sampah Makanan Turun Drastis
Melalui mekanisme prasmanan, makanan dari dapur SPPG Bangunkerto 2 tidak langsung dikemas per porsi, melainkan dikirim menggunakan wadah-wadah besar berinsulasi untuk menjaga suhu makanan. Sesampainya di sekolah, para siswa mengantre dengan tertib untuk mengambil nasi, lauk, sayur, hingga buah sesuai dengan kapasitas perut mereka.
“Mekanisme ini memiliki kelebihan tersendiri karena siswa bisa menyesuaikan porsi masing-masing sehingga sampah makanan yang dihasilkan bisa ditekan,” jelas kepala SPPG Bangunkerto 2, Deri Yusni Elsa Mahendra.
Berdasarkan evaluasi BGN pada beberapa hari pertama pelaksanaan, metode ini terbukti ampuh. Sisa makanan (food waste) yang Terbuang tercatat sangat minim, yakni hanya sebesar 1,6 kilogram di SD Sonoprayan. Jumlah ini dinilai lebih rendah dibandingkan saat Makanan dibagikan lewat kotak nasi yang menunya tidak bisa disesuaikan secara personal.
Siswa Cilik jadi “Pramusaji” Jam Istirahat Melar
Meski sukses menekan mubazirnya makanan, uji coba di Sleman ini memicu diskusi hangat di ruang publik karena keterlibatan para siswa. Dalam teknis pembagiannya, ada enam siswa kelas atas yang ditunjuk secara bergilir sebagai relawan pemorsian makanan. Mereka dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) lengkap seperti masker, penutup kepala, celemek, hingga sarung tangan untuk melayani teman-temannya.
Keterlibatan anak-anak sebagai pramusaji menuai kritik dari sejumlah pengamat dan aktivis anak yang menilai tugas pelayanan makanan ini idealnya ditangani oleh petugas profesional agar tidak menyita fokus belajar anak.
Selain itu, manajemen waktu sekolah ikut berdampak. Wakil Kepala Sekolah SDN Soprayan, Murwoko, mengakui bahwa antrean prasmanan membutuhkan waktu distribusi yang lebih panjang. Pihak sekolah bahkan harus memutar otak dengan menambah durasi jam istirahat pertama dari 10 menit menjadi 30 menit agar anak-anak memiliki waktu yang cukup untuk mengantre dan makan bersama dengan tenang.
Catatan Penting: Higienitas dan Risiko Distribusi
Sorotan lain datang dari DPRD DIY yang mengingatkan bahwa perubahan sistem penyajian tidak otomatis menjamin keamanan makanan. Anggota DPRD DIY, Dwi Wahyu Budiantoro, menekankan bahwa jeda waktu pengiriman dari dapur eksternal menuju sekolah tetap menjadi titik krusial.
“Apabila makanan dimasak di dapur terpisah, jeda waktu pengiriman dan penyajian harus diperhatikan ketat karena berpotensi meningkatkan risiko bakteri jika tidak memenuhi standar higiene sanitasi,” tegas Dwi.
Uji coba prasmanan berskala nasional ini terus dievaluasi secara berkala oleh BGN. Kedepannya, data dari SDN Soprayan Sleman (Serta titik uji coba lain seperti SD Muhammadiyah Bantar di Kulon Progo) akan menjadi penentu apakah model prasmanan ini layak diadopsi secara permanen atau tetap mempertahankan sistem omprengan.